Dana Haji Dipakai Pemerintah Indonesia Untuk Infrastruktur? Wamenag : HOAX

Fastabikul Randa Ar-Riyawi Juni 07, 2021 1

Busrolana.com – Jamaah Haji asal Indonesia sah tidak diberangkatkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 ini. Hal ini tentunya menjadi tanya tanya oleh netizen, dana Haji ke mana?

Dalam sebuah wawancara yang dikutip Busrolana.com dari kanal Youtube TV One, pihak Kementerian Agama yang diwakili oleh Zainut Tauhid Sa’adi sebagai wakil dari Menteri Agama RI, saat ditanya kenapa pemerintah terburu-buru membatalkan keberangkatan Haji, padahal belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi berapa banyak kuota yang didapatkan oleh Indonesia.

Dalam kesempatan ini Zainut Tauhid mengatakan bahwa pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan ini, karena pihak pemerintah, khususnya Kementerian Agama telah melakukan konsultasi dan menyerap berbagai aspirasi dengan DPR, tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh ormas, terkait dengan Haji di musim pandemi seperti sekarang ini.

“Sehingga melalui penelitian dan pengkajian dari aspek Kesehatan, kemudian teknis pelaksanaan Haji di musim pandemi, memang pada akhirnya bahwa penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2021 ditiadakan. Karena memang tadi, semata-mata bukan persoalan kuota, tapi kami lebih melihat persoalan yang lebih besar, yaitu keselamataan jamaah Haji, keselamatan jiwa yang itu harus didahulukan, ungkapnya.”

Ketika ditanya uang Haji ke mana, Zainut Tauhit mengklarifikasi ke mana dana Haji Indonesia saat ini. Zainut Tauhit mengatakan jika Indonesia tidak bisa membayar uang Haji ke pemerintah Arab Saudi, informasi itu tidaklah benar, berlebihan dan bahkan menyesatkan infomasi itu, tegasnya dalam kanal Youtube TV One 7/6/2021.

Menurutnya, ada beberapa catatan prestasi yang didapat Indonesia dalam menyelenggarakan ibadah Haji :

1. Indeks kepuasan Haji menurut survei tahun 2019, meningkat 0,68. Jadi indeks kepuasaan Haji jamaah Indonesia mencapai 85,91, dan itu setara dengan sangat memuaskan, itu menurut data dari BPS.

2. Indonesia juga tercatat penyelenggara ibadah Haji yang paling baik managemennya, sehingga jika ada tuduhan bahwa Indonesia tidak bisa membayar Haji kepada pemerintah Arab Saudi, saya kira itu informasi yang sangat menyesatkan, ungkapnya.

Zainut Tauhit juga menegaskan bahwa dana Haji tidak dipakai untuk kepentingan lain, seperti penanganan Covid 19 ataupun dipakai untuk sejumlah proyek-proyek pemerintah. Ini merupakan isu semata dan hoax.

Sekarang ini menurut undang-undang 34 tahun 2014, ada satu lembaga yang diperintahkan oleh undang-undang untuk mengelola keuangan Haji yang dinamakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), jadi bukan lagi di Kementerian Agama, dan saya yakin, percaya, bahwa BPKH mengelola uang itu dengan cara yang hati-hati dan setiap saat saya rasa masyarakat bisa mengakses dan membuka terkait dengan keuangan itu, tegasnya sekali lagi.

(FRA)